MAKALAH sim pemanfaatan teknologi dalam bidang pemerintahan

MAKALAH

MANAJEMEN INFORMASI &

E-ADMINISTRASI

 (e-gov di lingkup pemerintahan)

NAMA : SARIFUDIN

NIM     : 1303011049

                                                FAKULTAS :  ILMU SOSIAL DAN POLITIK

                                                JURUSAN    : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

                                                KELAS          : A

UNIVERSITAS NUSA CENDANA

KUPANG

2015

Kata Pengantar

            Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah SISTEM INFORMASI & MANAJEMEN. makalah ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas dari dosen mata kuliah. Selain itu juga penulis ingin memberikan pengetahuan kepada para pembaca mengenai ringkasan SISTEM INFORMASI & MANAJEMEN.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan juga dosen mata kuliah, yang telah banyak memberikan pengetahuan kepada penulis dalam menyusun makalah ini serta kepada semua pihak yang telah membantu .

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis mengaharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca, khususnya dari teman-teman mahasiswa dan dosen mata kuliah.

                                                              

                                                                                                                  Kupang,    januari 2015

                                                                                                                 Penulis

DAFTAR  ISI

Kata Pengantar

Dafar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

1.2 perumusan masalah

BAB II PEMBAHASAN

2.1 pengertian E-Government

2.2 tujuan E-Government

2.3 manfaat E-Government

2.4 Contoh Peranan Teknologi Dalam Bidang Pemerintahan

2.5 kelemahan dari E-government

BAB III KESIMPULAN & SARAN

3.1 kesimpulan

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

E-government mencakup semua usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, termasuk di dalamnya adalah peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Misalnya, masyarakat umum seharusnya bisa mendapatkan layanan tertentu (KTP, surat pindah, dan sebagainya) dalam hitungan menit atau jam.

Salah satu contoh penerapan e-government dalam artian sesungguhnya dapat dijumpai di negara tetangga kita, Singapura. Untuk penerapan e-Government di negaranya, pemerintah Singapura telah menjalankan proyek ambisius yang disebut eGAP (Electronic Government Action Plan). Proyek ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan publik secara online di negara tersebut. Tahap pertama proyek ini telah berhasil membangun 1600 layanan publik secara online. Program ini telah berhasil membuat 75 persen penduduk Singapura mulai berkomunikasi dengan birokrasi secara online melalui internet.

E-government, khususnya di Indonesia, masih diartikan secara sempit sebagai sebuah sistem di internet yang menunjukkan potensi di suatu daerah dengan maksud mengundang pihak-pihak yang mungkin dapat memberikan keuntungan bagi daerah bersangkutan.

Terdapat empat hal yang menjadi sasaran pengembangan e-government, yaitu:

1. Layanan individual/warga negara atau Government to Citizens (G2C). G2C membangun fasilitas satu pintu yang mudah ditemui dan mudah digunakan untuk semua layanan pemerintahan kepada warga negara.
2. Layanan Bisnis atau Government to Bussiness (G2B). G2B mengurangi beban kerja pengontrolan bisnis (misalnya pelaporan keuangan perusahaan pada pemerintah dan penghitungan pajak) dengan cara menghilangkan duplikasi pengumpulan data.
3. Antar entitas pemerintahan atau Government to Government (G2G). G2G memudahkan penyelenggara pemerintahan lokal untuk mendapatkan data dari partnernya (misalnya pemerintah lokal yang lain).
4. Internal pemerintahan atau Internal Efficiency & Effectiveness (IEE) memanfaatkan teknologi informasi untuk mengurangi biaya administrasi pemerintahan dengan menggunakan alat bantu yang sudah teruji efektifitasnya di dunia bisnis seperti financial management.

1.2 perumusan masalah

            1. apa pengertian dari E-Government?

            2. apa tujuan dari E-government?

            3. manfaat dari E-government?

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 PENGERTIAN

          E-Government merupakan kependekan dari elektronik pemerintah. E-Governtment biasa dikenal e-gov, pemerintah digital, online pemerintah atau pemerintah transformasi.
E-Government adalah Suatu upaya untuk mengembangkan penyalenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan system manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Atau E-Goverment adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.

2.2  TUJUAN  E-government

          Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut dengan e-goverment membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dirancangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. E-goverment juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri. Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah.
E-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan intranet dan internet, yang mempunyai kemampuan menghubungkan keperluan penduduk, bisnis dan kegiatan lainnya. Bisa merupakan suatu proses transaksi bisnis antara publik dengan pemerintah melalui sistem otomasi dan jaringan internet, lebih umum lagi dikenal sebagai world wide web (www).
Secara lebih mendalam departemen instansi pemerintah dalam mempersiapkan visi dan misi kebijakan teknologi informasi, lebih melihat pada faktor equity (menjadikan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi penggunaan umum). Untuk mencapai target penerapan teknologi informasi yang efektif perlu diadakan komputerisasi pemerintahan atau e-government dan sumber daya manusia dan pendidikan. Alasannya karena penerapan teknologi informasi akan menjadi optimal apabila pengetahuan para pemakai atau pengguna jasa teknologi benar-benar memahami teknologi sehingga sasaran penerapan teknologi informasi tercapai.
Selain itu tujuan dari E-government juga

·         Memudahkan warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik dan untuk Berinteraksi dengan jajaran pemerintahan

·         Memperbaiki kepekaan dan respon Pemda terhadap kebutuhan warga.

·         Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan accountability dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2.3 MANFAAT  E-government

Pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat
Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.
Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum
Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.
Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh
Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah: jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya, dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah yang pas untuk anaknya.
Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien
Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui e-mail atau bahkan video conference. Bagi Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik yang sama. Tidak lagi semua harus terbang ke Jakarta untuk pertemuan yang hanya berlangsung satu atau dua jam saja.
Tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang baik sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan oleh aparatur pemerintah. Salah satu solusi yang diperlukan adalah keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintah melalui jaringan sistem informasi on- line antar instansi pemerintah baik pusat dan daerah untuk mengakses seluruh data dan informasi terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik.
Dalam sektor pemerintah, perubahan lingkungan strategis dan kemajuan teknologi mendorong aparatur pemerintah untuk mengantisipasi paradigma baru dengan upaya peningkatan kinerja birokrasi serta perbaikan pelayanan menuju terwujudnya pemerintah yang baik (good governance).
Hal terpenting yang harus dicermati adalah sektor pemerintah merupakan pendorong serta fasilitator dalam keberhasilan berbagai kegiatan pembangunan, oleh karena itu keberhasilan pembangunan harus didukung oleh kecepatan arus data dan informasi antar instansi agar terjadi keterpaduan sistem antara pemerintah dengan pihak pengguna lainnya.

2.4 Contoh Peranan Teknologi Dalam Bidang Pemerintahan

          Hampir setiap perkantoran maupun instansi pemerintah telah menggunakan komputer. Penggunaannya mulai dari sekedar untuk mengolah data administrasi tata usaha, pelayanan masyarakat (public services), pengolahan dan dokumentasi data penduduk, perencanaan, statistika, pengambilan keputusan, dan lain-lain.
E-Government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti: G2C (Government to Citizen), G2B (Government to Business), dan G2G (Government to Government). Bahkan saat ini dengan adanya e-government, komputer memiliki peran yang sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi berbagai kebijakan, melakukan pemberdayaan masyarakat, termasuk kerjasama antar pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis, memperkenalkan potensi wilayah dan parawisata, dan sebagainya.
Dimungkinkan bahwa teknologi informasi dalam masa yang akan datang akan digunakan untuk pengambilan keputusan politik, misalnya untuk pemilihan umum yang konsep tersebut telah muncul di beberapa negara maju. Selain itu masyarakat bisa menyampaikan aspirasi secara langsung kepada para eksekutif dan legislatif pemerintah melalui e-mail atau forum elektronik melalui web yang dibangun pemerintah setempat.

2.5 kelemahan dari E-government

            Semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah akan membuka peluang terjadinya cyber crime yang dapat merusak system TIK pada e-government. Misalnya kasus pembobolan situs KPU ketika penyelenggaraan Pemilu oleh seorang cracker.

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

          Kegiatan penmgembangan yang banyak di lakukan oleh departemen / institusi pemerintahan adalah pengembangan perangkat lunak. Sedangkan produk local yang sering mereka gunakan adalah masih sebatas jasa pelatihan. Sebagian faktoir dana sebagai penghambat utama dalam pengembangan teknologi informasi.

Dalam melakukan evaluasi keberhasilan investasi keberhasilan teknologi informasi, maka departemen/institusi pemerintah menganggap criteria yang paling penting adalah efektifitas, dan kualitas dalam pelayanan. Departemen perlu mendirikan suatu lembaga di tingkat nasional yang menangani teknologi secara khusus

DAFTAR PUSTAKA

Kamang, 2009. PERAN TEKNOLOGI INFORMASI di BIDANG PEMERINTAHAN .

jatinagor